Prostitusi Online di Yogya Dibongkar, Dua Muncikari Diamankan Polisi

Prostitusi Online di Yogya Dibongkar, Dua Muncikari Diamankan PolisiĀ  – Polda DIY membuka praktek prostitusi online yang beroperasi di lokasi Yogyakarta. Dua muncikari ditangkap polisi hasil dari pengumpulan bukti-bukti, antara lainnya masih tetap berstatus jadi mahasiswa.

“Kita amankan dua orang muncikari, wanita inisial CK (33) seseorang swasta, serta pria inisial HP (25) berstatus mahasiswa,” kata Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto waktu jumpa wartawan di Mapolda DIY, Jalan Padjajaran Ringroad Utara, Sleman, Senin (18/3/2019).

“Kita menyesal serta prihatin, aktor CK dalam situasi hamil 8 bulan. Namun konsisten kami proses hukum biarpun sesaat tidak dikerjakan penahanan sepanjang penyelidikan atas pertimbangan kemanusiaan,” katanya.

Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Edi Sutanto memaparkan sebelumnya pengungkapan masalah ini atas basic dua laporan polisi pada 7 Maret serta 12 Maret 2019. Sehabis dikerjakan pengumpulan bukti-bukti, polisi sukses tangkap CK serta HP lima hari yang kemarin.

“Langkah kerjanya calon konsumen setia komunikasi dengan muncikari lewat whatsapp, lalu membayar dahulu Rp 300 ribu buat menyaksikan link medsos angel atau PSK yang di tawarkan,” papar Edi.

“Sehabis transaksi tarif yang di setujui, 30 prosen buat muncikari, selebihnya dikasihkan terhadap PSK,” susulnya.

Edi memaparkan banyak angle yang di tawarkan banyak muncikari datang dari mahasiswi sampai SPG.

“Angel yang di tawarkan beragam, dapat mahasiswi, SPG, dll,” kata Edi.

Berdasar pada hasil kontrol awal, CK mengurus kira-kira 20 angel, sedang HP mengurus kira-kira 15 angel. Satu diantaranya angel didapati dalam situasi hamil 2 bulan.

“Aktor telah beroperasi kira-kira 2 tahun, kedua-duanya beda jaringan,” katanya.

CK dijaring Masalah 45 ayat (1) jo Masalah 27 ayat (1) UU 19/2016 serta Masalah 296 KUHP. Sedang HP dijaring masalah yang sama serta ditambah Masalah 2 ayat (1) UU 21/2007 terkait perdagangan orang dan Masalah 30 jo Masalah 4 ayat (2) UU 44/2008 terkait Pornografi.