Sidak Cerobong Asap, Pabrik Di Jaktim Kena Sanksi Dinas LH

Sidak Cerobong Asap, Pabrik Di Jaktim Kena Sanksi Dinas LH – Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta melaksanakan pengawasan tiba-tiba (sidak) berkaitan polusi udara. Pengawasan ini diutamakan pada cerobong asap industri serta pabrik di DKI Jakarta.

Club DLH DKI Jakarta, yg di pimpin Kadis DLH Andono Warih, datang di PT Mahkota Indonesia, Jakarta Timur, waktu 09. 30 WIB, Kamis (8/8/2019) . Setiba di tempat, club DLH langsung masuk industri PT Mahkota Indonesia yg disangka melangkahi ketentuan lingkungan hidup.

Tampil ada sejumlah cerobong di industri ini. Tercium berbau asap yg menusuk di tempat.

Sejumlah petugas Polsus Polda Metro Jaya tampil menyisir tempat. Mereka tampil ke arah tempat produksi asam sulfat unit II. Tampil di tempat ini asap warna putih serta berbau menusuk keluar dari satu cerobong asap.

Pengawasan ini dijalankan berdasar pengamatan pada sejumlah industri serta pabrik yg disangka menyalahi aturan lingkungan hidup. Sesudah pengawasan, Andono membacakan keputusan sangsi pada PT Mahkota Indonesia.

” Mengambil keputusan ketetapan Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta perihal aplikasi sangsi administratif tuntutan pemerintah terhadap PT Mahkota Indonesia, ” kata Andono di tempat.

Andono menuturkan, berdasar uji hasil laboratorium, PT Mahkota dikatakan dapat di buktikan melanggar baku kwalitas cerobong asap. Ia mengatakan asap cerobong asam sulfat unit II melangkahi ketentuan bab kwalitas udara.

” Berdasar verifikasi lapangan serta uji laboratorium club perlakuan pengaduan DLH DKI Jakarta pada 25 Maret 2019, PT Mahkota Indonesia sudah melaksanakan pelanggaran, hasil lab pada cerobong asam sulfat unit II melampaui baku kwalitas untuk standar sulfur dioksida SO2, ” katanya.

Ia mengatakan PT Mahkota Indonesia mesti mengatur pelanggaran itu dalam saat 45 hari. Bila tak, kata Andono, PT Mahkota dapat dikasih sangsi yg lebih berat.

” Jika PT Mahkota Indonesia tak melaksanakan administratif tuntutan pemerintah, maka digunakan sangsi lebih berat sesuai dengan ketetapan perundang-undangan. Ini kita berikan ke penanggung jawab, ditunaikan sangsi sesuai dengan ketetapan pengenaan sangsi administrasi, ” tutup Andono.

Disamping itu, faksi pengelola pabrik, Stephen, mengatakan dapat lekas mengatur serta melakukan sangsi. Diakuinya dalam saat 5 hari dapat merampungkan persoalan yg bikin faksinya memperoleh sangsi.

” Dapat kita jalankan sesuai dengan ketetapan, itu saja sich dari saya, dalam saat 5 hari dapat kita akhiri, ” katanya.

Awalnya dikabarkan, Gubernur Anies Baswedan meneken Ingub Nomer 66 Tahun 2019 pada Kamis (1/8) . Perintah itu berisi perihal pengaturan kwalitas udara Jakarta. Dalam ingub itu, Anies berikan perintah terhadap sejumlah lembaga untuk melakukan sejumlah peraturan serta beberapa langkah.

Ada tujuh perintah yg dikeluarkan Anies jadi langkah pengaturan kwalitas udara. Diantaranya, Anies memberi perintah pengaturan pada sumber penghasil polutan tak bergerak, seperti cerobong industri aktif.